Detail Soal
- Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Latihan Ulangan Akhir Semester
- Sekolah Menengah Atas Kelas 12 Semester 1
- Kurikulum 2013 Terbaru Tahun 2021
- 40 Soal Pilihan Ganda + Kunci Jawaban
- Penerbit CV Surya Grafika Mandiri
Soal Latihan Ulangan Akhir Semester Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan / PKN SMA Kelas 12 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban
A. Pilihan Ganda
1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara tertuang dalam UUD 1945 pasal...
- 27 ayat (3)
- 28B ayat (2)
- 28H ayat (4)
- 30 ayat (1)
- 31 ayat (2)
Kunci Jawaban : A. 27 ayat (3)
2. Aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu...
- Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
- Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
- Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
- Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan pengadilan
- Memiliki hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
Kunci Jawaban : D. Memiliki hak yang sama untuk didampingi dan pemeriksaan pengadilan
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan publik secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga negara dalam aspek...
- Politik
- Ekonomi
- Pendidikan
- Sosial budaya
- Hukum dan pemerintahan
Kunci Jawaban : E. Hukum dan pemerintahan
4. Berikut kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kecuali...
- Menjaga dan melestarikan lingkungan
- Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- Hidup rukun dengan sesama
- Membayar pajak
- Patuh, taat, dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku
Kunci Jawaban : B. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
5. Berikut ini adalah kewajiban negara terhadap warga negaranya, kecuali diwajibkan negara untuk...
- Menjamin sistem hukum yang adil
- Menjamin hak asasi warga negara
- Memberi kebebasan beribadah
- Mengembangkan pendidikan untuk rakyat
- Memberikan jaminan sosial
Kunci Jawaban : A. Menjamin sistem hukum yang adil
6. Menurut undang-undang darurat RI yang termuat dalam lembaran negara 1955 nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia, yang dimaksud orang asing menjadi penduduk negara indonesia ialah...
- Selama orang asing itu menetap di Indonesia
- Selama orang tersebut bekerja di Indonesia
- Selama orang tersebut setia terhadap Indonesia
- Orang itu bersuamikan orang Indonesia
- Orang itu diadopsi oleh orang Indonesia
Kunci Jawaban : A. Selama orang asing itu menetap di Indonesia
7. Perbedaan pokok antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia terletak pada...
- Pekerjaan tetapnya
- Lamanya berdomisili
- Tempat kelahirannya
- Strata sosialnya
- Hak dan kewajibannya
Kunci Jawaban : E. Hak dan kewajibannya
8. Mereka yang berdiam di suatu negara atau menjadi penghuni negara disebut...
- bangsa
- Rakyat
- Warga negara
- penduduk
- Bukan penduduk
Kunci Jawaban : D. Penduduk
9. Hak untuk menolak kewarganegaraan tertentu disebut...
- Hak opsi
- Stelsel pasif
- Apatride
- Stelsel aktif
- Hak repudasi
Kunci Jawaban : E. Hak repudasi
10. Berikut yang bukan termasuk hak sosial budaya adalah...
- Hak memperoleh pendidikan
- Hak memperoleh pengajaran
- Hak mengembangkan IPTEK
- Hak mengembangkan seni dan budaya
- Hak untuk memilih sesuatu
Kunci Jawaban : E. Hak untuk memilih sesuatu
11. Pengertian hukum adalah...
- Peraturan yang berurapa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
- Peraturan yang berupa sanski yang diberikan kepada presiden kepada masyarakat dan bawahannya
- Peraturan yang tidak tetap dan hanya bersifat tertulis untuk kedamaian masyarakatnya
- Peraturan yang tidak tetap dan hanya bersifat tidak tertulis untuk kedamaian negaranya
- Peraturan yang tidak tetap, bersifat tisak tertulis dan tertulis untuk kedamaian masyarakat dan negaranya
Kunci Jawaban : A. Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
12. Sistem hukum bertujuan untuk...
- Mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum
- Menindas kelompok yang lemah
- Mengikuti selera sekelompok masyarakat
- Menakut nakuti warga masyarakat
- Meningkatkan pendapatan negara dengan lewat denda
Kunci Jawaban : A. Mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum
13. Dibawah ini yang bukan penggolongan hukum berdasarkan keputusan ilmu hukum adalah...
- Berdasarkan isi dan wujudnya
- Berdasarkan tempat dan waktu berlakunya
- Berdasarkan kepentingan ekonomi dan politiknya
- Berdasarkan sumber dan bentuknya
- Berdasarkan isi dan bentuknya
Kunci Jawaban : C. Berdasarkan kepentingan ekonomi dan politiknya
14. Peradilan khusus terdiri atas...
- Peradilan militer, peradilan agama, peradilan syariah islam, dan peradilan tata usaha
- Peradilan ekonomi, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha
- Peradilan tinggi dan peradilan militer
- Peradilan adat istiadat, peradilan lalu lintas, dan peradilan agama
- Peradilan lalu lintas, peradilan syariah islam, dam peradilan tata usaha
Kunci Jawaban : A. Peradilan militer, peradilan agama, peradilan syariah islam, dan peradilan tata usaha
15. Kekuasaan hakim dilakukan oleh 3 lembaga yaitu...
- Badan peradilan dan kepolisian
- Komisi yudisial dan mahkamah konstitusi
- Mahkamah agung dan kejaksaan
- Mahkamah konstitusi, badan peradilan, dan mahkamah agung
- Kejaksaan tinggi dan kejaksaan rendah
Kunci Jawaban : D. Mahkamah konstitusi, badan peradilan, dan mahkamah agung
16. Di bawah ini yang tidak termasuk badan peradilan yang ada di mahkamah agung adalah...
- Peradilan agama
- Peradilan militer
- Peradilan traktat
- Peradilan tata usaha negara
- Peradilan umum
Kunci Jawaban : C. Peradilan traktat
17. Menurut badan lembaga peradilan, peradilan di MA dibedakan menjadi 2 yaitu khusus dan...
- Peradilan agama
- Peradilan militer
- Peradilan negeri
- Peradilan umum
- Peradilan tinggi
Kunci Jawaban : D. Peradilan umum
18. Pancasila merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional salah satunya sila ke...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunci Jawaban : E. 5
19. UU RI No. 31 tahun 1997 membahas tentang...
- Peradilan militer
- kekuasaan kehakiman
- Mahkamah agung
- Peradilan umum
- Tata usaha negara
Kunci Jawaban : A. Peradilan militer
20. UU RI No. 2 tahun 1986 membahas tentang...
- Peradilan militer
- kekuasaan kehakiman
- Mahkamah agung
- Peradilan umum
- Tata usaha negara
Kunci Jawaban : D. Peradilan umum
21. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut...
- Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran patrol dan hasil pemilu
- Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
- Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
- Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
- Sengketa antar lembaga negara dan pemerintahan
Kunci Jawaban : B.Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
22. Berdasarkan makna isi undang-undang No. 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan...
- Agama
- Militer
- Umum
- Tata usaha negara
- Mahkamah konstitusi
Kunci Jawaban : D. Tata usaha negara
23. MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang...
- Pengawasan
- Pemberi nasehat
- Pengamanan
- Peradilan
- Pelaksanaan hukum
Kunci Jawaban : D. Peradilan
24. Dibawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri korupsi adalah...
- Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
- Perbuatan yang dapat merugikan negara
- Tindakan yang menguntungkan para pejabat
- Tindakan yang merugikan kepentingan umum
- Tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
Kunci Jawaban : D. Tindakan yang merugikan kepentingan umum
25. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah...
- Mahkamah agung
- Mahkamah konstitusi
- Pengadilan negeri
- Pengadilan militer
- Komisi yudisial
Kunci Jawaban : E. Komisi yudisial
26. Kewenangan untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945 adalah...
- Mahkamah agung
- Mahkamah konstitusi
- Pengadilan negeri
- Pengadilan militer
- Komisi yudisial
Kunci Jawaban : B. Mahkamah konstitusional
27. Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru lingkungan peradilan yaitu mahkamah konstitusi yang berwenang untuk...
- Membentuk seluruh partai politik
- Menguji undang-undang terhadap UUD
- Mengangkat memberhentikan hakim
- Memutuskan peradilan tingkat kasasi
- Menguji secara material UUD 1945
Kunci Jawaban : E. Menguji secara material UUD 1945
28. Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal...
- Pasal 28 ayat 1
- Pasal 26 ayat 1
- Pasal 27 ayat 2
- Pasal 27 ayat 1
- Pasal 29 ayat 2
Kunci Jawaban : D. Pasal 27 ayat 1
29. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut...
- Sengketa antar lembaga negara dengan pemerintahan
- Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
- Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan lesgislatif
- Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
- Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
Kunci Jawaban : D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
30. Perhatikan kasus berikut ini.
• Mendirikan bangunan tanpa izin
• Penipuan terhadap calon pegawai
• Transaksi obat terlarang
• Mencuri barang
• Tidak membayar kontrakan
Dari kasus diatas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor...
- 2,4, dan 5
- 1,3, dan 5
- 1,2, dan 3
- 2,3, dan 4
- 3,4, dan 5
Kunci Jawaban : D. 2,3, dan 4
31. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara
- Mempunyai hak dan kewajiban
- Wajib taat dan patuh terhadap hukum
- Bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
- Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
- Pendapat perlindungan hukum
Kunci Jawaban : B. Wajib taat dan patuh terhadap hukum
32. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan...
- Militer tinggi
- Militer pusat
- Militer kasasi
- Militer utama
- Militer banding
Kunci Jawaban : E. Militer banding
33. Fungsi pengadilan negeri adalah...
- Melakukan penyelidikan terhadap tindakan pidana dari semua golongan penduduk
- Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
- Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding
- Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah
- Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan upaya hukum banding
Kunci Jawaban : B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
34. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah...
- Mahkamah agung
- Mahkamah konstitusi
- Pengadilan negeri
- Pengadilan militer
- Komisi yudisial
Kunci Jawaban : E. Komisi yudisial
35. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan secara sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan...
- Negeri
- Tinggi
- Agama
- Militer
- Tata usaha negara
Kunci Jawaban : B. Tinggi
36. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali...
- Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
- Jaminan kepastian hukum
- Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan
- Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
- Berkaitan dengan hak-hak warga
Kunci Jawaban : C. Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan
37. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam...
- Peradilan umum
- Peradilan syariah
- Peradilan negara
- Peradilan khusus
- Peradilan militer
Kunci Jawaban : D. Peradilan khusus
38. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi...
- Anggota TNI
- Anggota polri
- Anggota densus 88
- Anggota pengadilan
- Semua benar
Kunci Jawaban : A. Anggota TNI
39. Lingkungan peradilan agama adalah peradilan agama...
- Nasrani
- Katolik
- Kong Hu Cu
- Hindu
- Islam
Kunci Jawaban : E. Islam
40. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan .... guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Perlombaan
- Peradilan
- Permainan
- Sanksi
- Jawaban benar semua
Kunci Jawaban : B. Peradilan