Detail Soal
- Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
- Kelas XII SMA
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Revisi 2018, Kurikulum 2013
- BAB 3 : Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74
Kunci Jawaban PPKn SMA Kelas 12: Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74 - Edisi Revisi 2018 Kurikulum 2013
24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting. Setelah Anda membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?
Di dalam dunia pemerintahan, e-budgeting adalah suatu sistem atau cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara elektronik.
2. Apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan?
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, e-budgeting memiliki keuntungan yaitu dapat mencegah penyelewengan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan meningkatkan kualitas partisipasi politik serta membuat semua warga negara menjadi merasa dipentingkan.
3. Menurut Anda, apakah pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya.
Menurut saya, sistem e-budgeting wajib diterapkan di semua sektor pemerintahan. Hal ini dikarenakan sistem e-budgeting memiliki banyak keuntungan yang sangat berdampak positif bagi pemerintahan dan negara, salah satunya adalah mencegah terjadinya penyelewengan dana yang sering kali ditemui di pemerintahan Indonesia. Selain itu, pemerintahan Indonesia juga seharusnya sudah menggunakan teknologi terkini di sistemnya.
4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi?
Penggunaan sistem e-budgeting dapat mempersempit jalan para pelaku korupsi dana APBN. Hal ini dikarenakan sistem e-budgeting dapat mencatat semua perubahan yang ada di dalam anggaran dan tertulis secara otomatis, sehingga apabila terjadi penyelewengan dana akan terlihat jelas.
5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?
Terdapat empat syarat dasar agar sebuah daerah dapat menerapkan e-budgeting di dalam sistem APBN nya, antara lain daerah tersebut harus memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta terdapat hubungan yang baik antara badan legislatif dan eksekutif.